REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih memiliki pekerjaan rumah dalam tiga fungsi besar legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurut Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman, fungsi anggaran masih menjadi sorotan tajam.

Menurut pengganti Anis Matta di pimpinan DPR ini, kebocoran anggaran terjadi karena permainan calo. Selain itu, Sohibul mencatat ada beberapa modus kebocoran salah satunya mark up anggaran.

"Kalau tidak ada mark up tidak ada margin, apa yang mau diambil?" ujarnya saat berkunjung ke Republika, Jumat (8/3).

Menurut politisi PKS ini cara menghindari mark up dalam penyusunan anggaran adalah open bidding atau tender terbuka. "Tapi di Indonesia belum berhasil."

Lebih jauh, Sohibul yang membawahi komisi I, BAKN dan Banggar di DPR memberi alternatif pre audit. "Selama ini yang disebut audit hanya post, dengan audit sebelum proyek cost yang tak perlu bisa ditekan," ungkapnya.

Sohibul juga menyebut faktor hukuman di Indonesia untuk penyeleweng anggaran belum menjerakan. "Harus ada pembuktian terbalik dan pemiskinan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika