REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH---Kalangan ulama menyatakan prihatin terkait maraknya pergaulan bebas di Aceh, karena lemahnya penegakan Syariat Islam.
"Maraknya perbuatan maksiat karena lemahnya penegakan hukum dan aturan Syariat Islam, misalnya di Kota Banda Aceh," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali.
Menurut dia, penegakan Syariat Islam membutuhkan keseriusan dan keterlibatan penuh dari pemerintah, sehingga perbuatan maksiat tidak berkembang luas di tengah-tengah masyarakat.
"Masalah pergaulan bebas itu bukan lagi hal aneh bagi kami, sebab mudahnya dijumpai perilaku tersebut di tengah-tengah masyarakat. Jadi, hal itu akan terhenti kalau ada aturan tegas melarang perbuatan tersebut," katanya menambahkan.
Selain lemahnya hukum, jelas dia, adanya diskriminasi dalam penegakan Syariat Islam membuat pemerintah tidak berwibawa di mata masyarakatnya.
Salah satu kasus, Faisal menjelaskan, tidak dikenakan hukum cambuk oleh pemerintah kepada salah seorang pejabat yang ditemukan melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh. "Apabila diskriminasi dipraktikkan oleh pemerintah dalam penegakan Syariat Islam, maka masyarakat tentunya tidak takut dengan hukum," katanya menjelaskan.
Karenanya, Faisal Ali yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh itu menyarankan agar pemerintah membuat sebuah program yang diperkirakan dapat mencegah pergaulan bebas di Aceh. "Seperti membuat peraturan wajib mengaji setelah Maghrib, sehingga saat itu tidak ada masyarakat, terutama ada remaja yang nongkrong di warung kopi, tapi semuanya sibuk dengan pengajian," katanya.
Di pihak lain, Faisal mengatakan peran ulama selama ini cukup gencar dilakukan untuk mengajak umat mencegah diri dari perbuatan mungkar/maksiat melalui ceramah-ceramah agama. "Tapi, peran anggota masyarakat lainnya juga penting, misalnya para ahli medis tentang bahaya pergaulan bebas secara medis, seperti HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan sebagainya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika