REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kabar soal tukar posisi antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mendapat bantahan pihak Istana Kepresidenan. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, isu tersebut tak berasal dari Istana. “Tidak, kami pastikan tidak berasal dari kami. Spekulasi di luar mungkin ada yang mengatakan, antara Pak Darmin dan Pak Agus (tukar posisi), tapi itu tidak,” kata Julian di Kantor Presiden, Kamis (28/2) malam.
Hingga saat ini, kata Julian, pemerintah masih menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR selesai.
Hal senada juga disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah yang mengatakan pertukaran posisi tersebut merupakan isu. Menurut dia, Presiden pasti sudah punya pandangan-pandangan mengenai posisi menkeu dan gubernur BI.
Firmanzah menegaskan, hingga saat ini figur pengganti Agus sebagai menkeu juga belum dibahas karena masih menunggu proses di DPR. Menurut dia, pihaknya tidak berani berandai dulu karena proses masih berjalan di DPR hingga kini.
Presiden secara resmi mengusulkan Agus melalui surat kepada pimpinan DPR tertanggal 22 Februari 2013 sebagai calon tunggal. Usulan Presiden itu terkait berakhirnya masa jabatan Darmin Nasution tahun ini. Pada Selasa (26/2), Paripurna DPR sudah mengumumkan kedatangan surat dari Presiden yang mengajukan calon gubernur BI.
Usai pencalonan itu, muncul sejumlah spekulasi soal posisi pengganti Agus. Darmin dikabarkan mengisi posisi menkeu. Tapi, sejumlah calon juga disebut-sebut calon kuat di posisi menkeu, di antaranya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri, dan dua wakil menkeu.
Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai, meski sosok Agus lebih ahli di bidang mikro prudensial dibanding makro, kemampuan makro ekonomi itu hanya kemampuan teknis. Dia memandang, posisi gubernur BI dan menkeu sama strategisnya.
Dua posisi ini selalu diisi oleh kalangan profesional nonpartai. “Sekiranya gubernur BI dan menkeu saat ini bertukar posisi sekalipun, tak ada masalah,” ujar Sigit, Selasa (26/2). Hal sama disampaikan ekonom Resident Mission Asian Development Bank Edimon Ginting yang menilai Kemenkeu dan BI sudah kuat (established).
BI sudah berhasil menahan inflasi dan Kemenkeu sudah banyak kerangka kerjanya. “Jadi, pergantian dua jabatan itu tak akan banyak mengganggu,” ujar Edimon, Kamis (28/2). Masyarakat, kata dia, kelak akan terbiasa dengan gubernur yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika