REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan jajaran dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk terus melakukan pembenahan terhadap sektor pendidikan, meskipun dilihat dari peringkat berada urutan lima nasional.
"Peringkat Pendidikan Sumbar secara umum berada urutan lima nasional. Kita tetap merasa masih ada yang kurang dan perlu perbaiki ke depannya," kata Irwan Prayitno saat membuka rapat koordinasi Pendidikan se-Sumbar, di Padang, Rabu.
Ia mengatakan, prestasi yang diraih sekarang diukur dari angka partisipasi kasar (APK), akreditasi sekolah, kompetensi guru, sertifikasi dan hasil kelulusan para siswa.
Namun, sekian banyak capaian memang telah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan terlena dan tetap terus berbenah diri.
Oleh karena itu, sekarang dan ke depan terus buat program meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan daerah, sehingga nantinya bisa mencapai angka 100 persen dalam setiap unsur pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan lainnya.
Menurut gubernur, ada beberapa poin penting dalam program pendidikan Sumbar pada tahun ajaran 2012/2013, di antaranya percepatan peningkatan akses dan mutu PAUD.
Selain itu, percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan mutu pendidikan dasar, serte peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun.
Kemudian percepatan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik, percepatan peningkatan pendidikan berkarakter dan peningkatan pendidikan non formal.
"Dari setiap poin tersebut tentu ada beberapa kendala yang harus diatasi dan pembenahan secara bersama, makanya tetap fokus dan kreatif dalam menyelesaikannya," katanya.
Gubernur mencontohkan seperti mengatasi masalah siswa putus sekolah, tentu solusinya dengan pemberian beasiswa berkelanjutan baik dari jenjang SD-SLTA, agar angka siswa putus sekolah dapat ditekan.
Sedangkan bagi siswa-siswa yang berada di daerah-daerah terpencil yang tidak ada sarana pendidikan di sana, maka dilakukan upaya mobilisasi siswa-siswa untuk ditempatkan ke daerah yang mempunyai sekolah dengan pembiayaan ditanggung pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya tentu pembagian urusan dan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota harus didudukkan dengan baik, sehingga dengan singkronisasi terjalin dapat terhindar dari adanya saling tumpang tindih.
Makanya, dalam singkronisasi dapat dijelaskan apa-apa saja yang semestinya dikerjakan kabupaten dan kota serta provinsi termasuk masalah anggarannya. Misalnya mengenai perbaikan mutu pendidikan, serahkan urusan provinsi dan ranah kabupaten/kota bisa mengatasi masalah teknis seperti perbaikan sekolah dan sebagainya.
"Jika sudah jelas kewenangan masing-masing dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, tentu apa yang diharapkan dapat dicapai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika