REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kalah saat hitung cepat pemilu kepala daerah (Pemilukada) Jawa Barat, Sabtu (24/2) lalu tidak membuat pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki menyerah.
Kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mulai 'menyerang' pemenang hasil hitung cepat, Ahmad Heryawan, dengan tudingan politik uang.
Pengucuran dana bantuan desa oleh pemerintah provinsi sebesar Rp 100 juta per desa telah dilakukan pada 13 hingga 23 Februari pun dipertanyakan.
Ketua Tim Pemenangan Rieke-Teten, TB Hasanuddin, akan melaporkan pencairan dana yang dipercepat sebagai bentuk politik uang nomor empat. "Dengan mengucurkan uang tersebut dapat memengaruhi pemilih," ujarnya di Sekretariat DPD PDIP Jabar, Jl Pelajar Pejuang, Bandung (27/2).
Menurut dia, pencairan tersebut dapat dilakukan pelanggaran karena dilakukan saat masa kampanye yang dilakukan pada 7-20 Februari lalu.
Dia memiliki bukti salinan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Biro Keungan Pemprov Jabar kepada Bank Jabar Banten di berbagai daerah untuk buka lebih lama hingga tengah malam untuk mencairkan dana tersebut.
Menurut dia, bantuan itu telah cair di antaranya di empat daerah, yakni Ciamis, Cirebon, Cianjur, dan Tasikmalaya. Empat daerah tersebut, menurutnya, termasuk daerah dengan suara gemuk untuk pasangan nomor empat. Desa yang telah menerima mencapai 45 desa dengan nilai Rp 4,5 miliar.
Dengan cairnya bantuan desa sebelum pelaksanaan pemilukada, Aher dianggap melanggar janji. Dia merasa pencairan tersebut tidak normal karena biasanya bantuan sosial cair pada April di daerah mana pun di Indonesia.
"Kami menemukan dana dikirimkan tidak hanya pada rekening pemerintah desa, tetapi ada yang dikirim pada pribadi perangkat desa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika