Senin 25 Feb 2013 16:43 WIB

Presiden Perlu Dibatasi Urus Partai

Rep: Dyah Ratna Meta Novi/ Red: A.Syalaby Ichsan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengatakan, sebaiknya ada pembatasan bagi prseiden dalam mengurus masalah internal partai politik. 

Misalnya, ujar Hakam, presiden diperbolehkan mengurusi partainya saat akhir pekan. Kalau mencari hari libur, presiden tidak memiliki hari libur. Baik di rumah, di lapangan golf, seorang presiden tetaplah presiden.

 

Namun, terang Hakam, DPR memang memikirkan cara agar masalah internal partai tidak mengganggu efektifitas pemerintahan. "Sedang dikaji,"ujarnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/2).

Di Amerika Serikat, ujarnya,  Presiden Kennedy pernah menyatakan, "Loyalitas saya kepada partai selesai saat loyalitas saya kepada negara dimulai." Akan tetapi, di Indonesiai belum bisa dilakukan sebab demokrasi di Indonesia masih belum matang.

Saat ini, ujar Hakam, Indonesia masih mengeja demokrasi.  Makanya dukungan partai terhadap presiden itu dibutuhkan. Ini penting, agar pemerintah berjalan seimbang dengan legislatif.

 

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement