REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana Rp3,39 miliar untuk pembiayai pelaksanaan program penyediaan dan perbaikan sarana prasarana perhubungan di daerah itu selama 2013.
"Program dalam bentuk rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas dan jalan raya itu akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama pihak terkait lainnya," kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, di Padang, Senin (25/2).
Dalam program ini dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD 2013. Ia mengatakan, pelaksanaan program ini antara lain untuk mengatasi kondisi sarana prasarana di sektor perhubungan di Sumbar yang selama ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Kondisi tersebut diperburuk karena sering terjadi bencana alam yang juga merusak sarana prasarana sektor perhubungan. Akibat kondisi tersebut, menurut dia, kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dan pembangunan daerah umumnya mengalami kendala cukup besar sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah belum sesuai yang diharapkan.
Ia mengatakan, Sumbar menghadapi lima masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah ini. Masalah pertama, rendahnya daya dukung dan kapasitas jalan serta jembatan, yang terlihat dari sering terjadi musibah runtuhnya jembatan karena dilalui kendaraan dengan berat melebihi kapasitas.
Ia menyebutkan, kelas jalan maksimal di Sumbar adalah IIA dengan beban sumbu gardan yang diizinkan hanya delapan ton. Kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan kendaraan yang ada dan naiknya volume produksi dan pengangkutan dari dunia industri, pertanian dan perkebunan.
Hasil industri semen dan minyak sawit mentah (CPO) dari perkebunan sawit mendominasi angkutan barang di Sumbar yang sudah seharusnya didukung kemampuan dan kapasitas jalan dan jembatan yang memadai.
Masalah kedua dihadapi Sumbar yakni rendahnya kesadaran pengguna jalan terutama pengendaraan angkutan barang, yang memuat kendaraannya dengan beban melebihi beban diizinkan, kemudian diperburuk rendahnya pengawasan dari satuan kerja di jembatan timbangan.
Kondisi itu menyebabkan banyaknya kendaraan angkutan barang yang melebihi beban diizinkan. Masalah ketiga, kata dia, seringnya terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor yang merusak badan jalan dan jembatan. Selain itu, Sumbar masuk daerah berisiko bencana gempa bumi yang tinggi.
Seringnya bencana alam membuat biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Sumbar relatif tinggi. Biaya semakin tinggi untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan karena faktor topografis daerah Sumbar yang bergelombang dan berbukit-bukit.
Menurut dia, sedangkan masalah keempat, belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, kota, provinsi dan jalan nasional. Sistem penanganan jalan yang dibebankan pada masing-masing wilayah administrasi dalam pelaksanannya belum terpadu antardaerah.
"Untuk itu, sistem penanganan jalan yang hirarkis perlu direvisi agar kekhawatiran yang menghambat penanganan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dapat dihindari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika