REPUBLIKA.CO.ID,KARANGANYAR--Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Pemerintah harus memberi sanksi terhadap rumah sakit yang menolak pasien pemegang kartu Jamkesmas atau warga yang kurang mampu secara materi.
"Semua warga negara ini berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik oleh Pemerintah," kata Ketua Umum Partai DPP Golkar Aburizal Bakrie di hadapan para petani dalam rangka bersilahturahmi dengan kelompok tani di Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah kini telah mengeluarkan 84 juta kartu Jamkesmas untuk warga yang tidak mampu, termasuk di antaranya para petani yang masih kurang beruntung.
Melalui kartu itu, warga yang sakit bisa menggunakannya untuk berobat secara gratis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, katanya menegaskan.
"Kartu Jamkesmas ini merupakan kartu asuransi kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk masyarakat. Jadi, tidak ada alasan untuk rumah sakit menolaknya, dan apabila ada yang menolak itu sudah sepantasnya harus diberikan sanksi," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Menyinggung masalah keberadaan petani yang sering dilupakan, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa petani itu merupakan pahlawan bangsa dan harus sepantasnya juga dihargai.
"Merekalah yang menyediakan pangan. Kalau petani tidak diperhatikan, terus siapa yang akan menanam padi?" katanya.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan petani, seperti untuk penyediaan, benih, dan pupuk yang tepat atau sesuai dengan waktu yang mereka butuhkan.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar Yuliatmono mengatakan bahwa di daerahnya ada 1.067 kelompok tani, dan setiap tahunnya masih surplus beras sebanyak 90.000 ton beras.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie beserta rombongan usai bertemu para petani di Karanganyar, terus melakukan kunjungan ke Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
