Jumat 22 Feb 2013 15:44 WIB

Pemprov Jabar Hibahkan Tanah ke BNNP

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Djibril Muhammad
 Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, sekaligus calon Gubernur Jabar periode selanjutnya, hadir pada acara Syukuran Laut yang diikuti para nelayan dan masyarakat di Desa Pamayangsari, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Selasa (25/12).
Foto: Republika/Sandy Ferdiana
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, sekaligus calon Gubernur Jabar periode selanjutnya, hadir pada acara Syukuran Laut yang diikuti para nelayan dan masyarakat di Desa Pamayangsari, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Selasa (25/12).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, menghibahkan tanah seluas 2.300 meter persegi ke Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jabar. Lokasinya, di Riung Mekar Kelurahan Gedebage Kecamatan Rancasari-Kota Bandung.

Rencananya, ditanah ini BNNP akan membangun kantor dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar. "Yang diserahkan tanah aja. Bangunannya akan dibangun oleh dana APBN (anggaran pendapatan belanja negara)," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada wartawan, Jumat (22/2).

Menurut Heryawan, aset tanah milik Pemprov Jabar di Rancasari masih memungkinkan untuk dihibahkan karena tanahnya kosong. Saat ini, di lokasi tersebut memang masih ada gudang tapi tidak dipakai dan akan dirobohkan.

"Pembangunannya pakai APBN karena kan dulu bagian provinsi, sekarang jadi lembaga vertikal," katanya.

Heryawan mengatakan, kita harus memiliki komitmen untuk memberantas narkoba. Salah satu bentuk dukungannya, dengan memberikan bantuan pada BNNP. Selama ini, kantor BNNP mengontrak. Kalau, bangunan selesai, kontrakan tersebut akan ditinggalkan.

BNNP, kata dia, akan membangun kantor barunya pada 2014 mendatang. Sebaiknya, pembangunan kantor tersebut dilakukan tahun ini. Jadi, Pemprov Jabar akan mengusulkan ke pemerintah pusat agar anggaran pembangunan kantor BNNP bisa dianggarkan di perubahan anggran 2013. Sehingga, bisa selesai dibangun di akhir 2013.

Menurut Heryawan, dulu BNNP lembaga di bawah gubernur dengan wakil gubernur menjabat sebagai Ketua BNP Jabar. Sekarang BNP sudah berubah jadi BNNP bukan lembaga provinsi tapi vertikal. Oleh karena itu, pejabat utama diangkat pusat. Dan ditunjuk pusat.

Dengan perubahan tersebut, Heryawan menilai koordinasi dengan pusat dan kepolisian lebih luas dan lincah. Kalau dulu saat masih BNP, Sekretaris BNP-nya dijabat PNS eselon II B. Sehingga, koordinasi dengan kepolisian dan pusat tidak lincah.

"Kalau sekarang, kepala BNNP bintang satu kepolisian. Kepalanya, setara jadi koordinasi gampang," katanya.

Semua staf Pemprov Jabar yang ditempatkan di BNNP, kata dia, semuanya dikembalikan ke Pemprov Jabar. Heryawan berharap, keberadaan BNNP ini bisa memberantas dan mengantsipasi bahaya narkoba. Karena, bahanya langsung menghantam manusianya bukan lingkungannya.

"Masa depan hancur, loss generation, ini harus hati-hati. Sembuh, tapi tidak sembuh total," kata Heryawan mengingatkan.

Sementara menurut Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Anang Pratanto, kantor BNNP nanti akan dibangun tiga lantai. Yakni, lantai satu basement dan lantai dua serta tiga kantor. Rencananya, pembangunan dilakukan pada anggaran 2014. Namun, kalau ada surat dari gubernur ke pemerintah pusa bisa dianggarkan pada 2013.

Total anggaran Rp 9 miliar tersebut, sudah termasuk pembangunan gedung dan mebeler. "Kalau Badan Nasional Narkotika Kabupaten/ Kota (BNNK), kebutuhan untuk pembangunan kantornya Rp 3 miliar," kata Anang.

Menurut Anang, kantor BNNK sudah dibangun di lima kabupaten. Di antaranya, Karawang, Depok, dan Kuningan. Adanya kantor tersebut, membuat efektivitas kerja BNNK semakin baik.

Saat ini, kata dia, kinerja BNNP Jabar sudah luar biasa dibandingkan BNNP lain di Indonesia. Memang, kasus narkobra yang ditangani terbatas. Tapi, yang ditangani kasus jaringan internasional. Salah satunya, bandar orang Nigeria. Dalam satu tahun, BNNP Jabar sudah menangani lima kasus yang besar.

Untuk sosialisasi, kata dia, BNNP sudah masuk ke semua Pemda di Jabar. Selain itu, sosialisasi dilakukan mahasiswa Cirebon, Indramayu, dan Tasikmalaya. Sedangkan instansi, sosialisasi sudah dilakukan ke Disperindag, Depag, dan BKKBN. "Tes urine, banyak. PNS yang terjaring sebagai pembinaan ada," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement