REPUBLIKA.CO.ID,CIBINONG--Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nurhayanti menyatakan, pihaknya menjamin bagi pemilik kartu tanda penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jawa Barat akan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Bagi yang memiliki KTP (kartu tanda penduduk), tetapi belum terdaftar di DPT akan kita fasilitasi dengan mengarahkan dan melapor kepada KPPS lalu diverifikasi ke PPK serta ke KPU, lalu akan divalidasi oleh Disdukcapil," katanya di Cibinong, Rabu.

Saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), camat serta para organisasi perangkat daerah (OPD) Nurhayanti juga menginstruksikan kepada camat agar alat peraga pilkada sudah diturunkan.

Sedangkan terkait kekurangan surat C6 atau formulir pemanggilan calon pemilih dan surat suara, Sekda meminta agar diperhatikan. "Alat peraga harus sudah siap diturunkan dan terkait kekurangan surat C6 sebanyak 16 ribu dan 10.600 surat suara agar diperhatikan dan diselesaikan," ucapnya, menegaskan.

Dalam Rakor itu, Nurhayanti mengimbau Polsek setempat agar siap dalam melakukan pengawalan, penjagaan sampai dengan selesai Pilkada Jabar.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar OPD Kabupaten Bogor membantu dan menjaga netralitas dalam menyukseskan Pilkada Jabar pada 24 Februari 2013 serta Pilkada Bupati setelah itu.

"Pada setiap Polsek disebar petugas ke lokasi dan ditempatkan dekat kotak suara, lalu lakukan pengawalan, penjagaan, sampai dengan selesai Pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Camat Parung Panjang Adeyana Mulyana mengatakan terkait kelancaran pada penghitungan suara, pihaknya ingin kondisi di daerahnya yang sering mati lampu agar diperhatikan dan butuh koordinasi dengan PLN agar tercipta kelancaran saat pilkada.

Sekda menambahkan pelayanan KTP juga harus diperhatikan dan digarisbawahi oleh camat.

"Karena ditakutkan ada oknum yang akan memanfaatkan penggandaan DPT," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika