REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruhut Sitompul kembali menuntut Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua umum partai. Pernyataan ini disampaikan Ruhut menyusul hasil survel Lembaga Survey Jakarta (LSJ) yang menyebut elektabilitas Partai Demokrat merosot pasca-Rapimnas. 

"Anas itu ibarat duri dalam daging. Selama belum mundur elektabilitas partai akan terus begini (jeblok)," kata Ruhut kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Ruhut mengatakan satu-satu jalan mendongkrak ranking elektabilitas Partai Demokrat adalah dengan menonaktifkan Anas. Dia membantah bila pernyataannya ini sebagai bentuk ketidaksukaan pribadi kepada Anas. "Anas mesti berjiwa ksatria untuk nonaktif sementara sampai ada keputusan dari KPK," ujar Ruhut.

Rapimnas Partai Demokrat yang tidak menonaktifkan Anas dinilai Ruhut sebagai bentuk kenegarawanan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya SBY ingin penyelesaian masalah elektabilitas partai dilakukan secara kekeluargaan. "Makanya Pak SBY tidak mau ada KLB. Padahal kalau mau bisa saja ada," katanya.

Ruhut menyatakan hanya ada dua cara kemungkinan bagi Partai Demokrat untuk melakukan kongres luar biasa (KLB). Pertama, menunggu proses hukum KPK soal keterlibatan Anas di Hambalang. Kedua, menunggu Anas mundur secara sukarela dari kursi ketua umum. 

Untuk cara yang pertama Ruhut menilai hal itu sulit dilakukan. Pasalnya sejak nama Anas disebut-sebut terlibat di kasus Hambalang, KPK belum juga memberikan putusan hukum yang tegas kepada Anas. "Kalau nunggu KPK keburu karam partai ini. Jadi Anas mesti legowo mundur supaya kami bisa KLB," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Survey Jakarta merilis elektabilitas Partai Demokrat anjlok di posisi 6,9 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika