REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Ahmad Erani Yustika memperbolehkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dengan syarat disediakan terlebih dahulu energi alternatif.
"Untuk mengatasi krisis defisit transaksi berjalan, terserah pemerintah mau mengambil kebijakan menaikkan harga atau pembatasan konsumsi BBM. Tapi, harus dihitung secara cermat dan komprehensif dampak dari setiap pilihan kebijakan tersebut. Boleh dinaikkan, tapi sediakan juga energi alternatif. Jangan dijadikan wacana terus menerus, tiap saat dikeluarkan rencana baru, yang tidak ada eksekusinya," jelasnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/2).
Menurut dia, energi alternatif tersebut seperti gas yang disediakan secara merata dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan, kebijakan populis berupa subsidi BBM, memiliki banyak kerugian dibandingkan manfaatnya.
Di antaranya, kebijakan subsidi BBM menyebabkan tidak produktif. Akibat subsidi membuat harga BBM menjadi sangat murah, sehingga mendorong masyarakat menjadi konsumtif dan menjadi insentif bagi masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.
"Kedua, pada APBN 2013, anggaran subsidi BBM sudah mencapai Rp193 triliun atau meningkat sekitar 40 persen dibandingkan APBN-P 2012. Jika pemerintah tidak berani mengambil langkah mengurangi pos subsidi BBM ini, maka dipastikan APBN akan tersandera dan tidak mampu membiayai program-program stimulus fiskal yang produktif," terang Ahmad.
Ketiga, lanjutnya, pembiayaan sektor menjadi terbengkalai. Padahal, kebutuhan perbaikan dan peningkatan infrastruktur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas saat ini di Indonesia sangat mendesak. Peningkatan permintaan agregat yang terus menerus membutuhkan dukungan dari sisi penawaran.
"Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi atau perekonomian menjadi salah satu agenda mendesak bagi Indonesia sehinggan momentum pertumbuhan yang ditopang dari pasar domestik yang kuat dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal," kata dia.
Di sisi lain, menurut dia, untuk mengatasi krisis defisit transaksi berjalan, pemerintah harus meningkatkan kegiatan sektor manufaktur yang lebih banyak menggunakan bahan baku domestik.
"Dengan cara itu kita bisa mengurangi tekanan impor bahan baku untuk sektor industri. Sebanyak 72 persen impor kita dalam bentuk bahan baku, artinya sektor industri yang dikembangkan oleh pemerintah tidak menggunakan bahan baku domestik. Keterkaitan ke sektor hilir masih rendah, dimana produksi bahan mentah sebagian besar di ekspor dalam bentuk barang setengah jadi," ujarnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan defisit neraca transaksi berjalan kuartal IV-2012 semakin melebar. Defisit transaksi berjalan triwulan IV-2012 mencapai 7,8 miliar dolar AS atau 3,6 persen dari PDB, lebih besar dari defisit triwulan sebelumnya yang sebesar 5,3 miliar dolar AS.
Kepala Group Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/2) mengatakan melebarnya defisit transaksi berjalan disebabkan menurunnya surplus neraca perdagangan nonmigas. Di sisi lain, kata dia, defisit neraca perdagangan migas justru makin meningkat.
Di sektor nonmigas, meskipun pertumbuhan permintaan global sedikit membaik dan pertumbuhan permintaan domestik melambat, kesenjangan di antara keduanya masih cukup lebar, sehingga kenaikan ekspor relatif tidak signifikan dibandingkan dengan kenaikan impor.
Sementara di sektor migas, kenaikan ekspor juga tidak dapat mengimbangi kenaikan impor karena konsumsi BBM untuk keperluan transportasi terus meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika