Senin 18 Feb 2013 11:45 WIB

Demokrat: Publik Tak Perlu Khawatirkan SBY

Rep: Ira Sasmita/ Red: A.Syalaby Ichsan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kiri) berfoto bersama saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Ahad (17/2).
Foto: ANTARA/Andika Wahyu
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kiri) berfoto bersama saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Ahad (17/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan proses politik internal partai penguasa itu yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kecemasan dan kekhawatiran itu tidak perlu," kata Ketua DPP Demokrat Divisi Komunikasi Publik I Gede Pasek Suardika, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/2).

Meski begitu, Pasek memahami kecemasan masyarakat merupakan perasaan yang wajar. Sehingga, timbul persepsi bahwa SBY tidak akan fokus menjalankan peranannya sebagai kepala pemerintahan.

Menurutnya, publik harus menyerap informasi secara utuh. SBY telah berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas kenegaraan pada hari kerja yang ditentukan. Sedangkan, urusan kepartaian hanya akan ia lakukan pada Sabtu dan Ahad.

"SBY akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan beliau ingin totalitas di sana," ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Dia menjelaskan, isu penyelamatan Partai Demokrat yang dipimpin langsung SBY sebagai ketua majelis tinggi perlu diluruskan. Penyelamatan partai bukan berarti SBY harus terlibat dalam semua persoalan teknis partai.

"Kalau Demokrat sehat, bagus dan sesuai dengan platformnya, masyarakat merasa ada manfaatnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ungkap Pasek. 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru saja merilis bahwa sebanyak 68,42 persen publik merasa khawatir dengan komitmen presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan tugas di sisa masa pemerintahannya.

Alasannya, karena SBY lebih fokus mengurus Partai Demokrat ketimbang menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement