REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tinggi Partai Demokrat bantah tak dengarkan aspirasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat soal kewajiban penandatanganan pakta integritas.
Wakil Ketua Umum yang juga anggota majelis tinggi Max Sopacua mengungkapkan, tidak ada perbedaan pandangan yang berarti atas kebijakan yang diambil oleh petinggi partai.
"Saya kira itu kan yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini kita sudah lihat itu tidak akan terjadi," katanya, Ahad (17/2).
Beberapa waktu lalu, majelis tinggi mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pakta integritas yang harus ditandatangani seluruh pimpinan partai.
Ia menegaskan, jajaran partai harus memiliki pola pikir yang sama, tidak individual apalagi terkotak-kotak. "Semua harus berpikir bahwa kehormatan Partai Demokrat adalah segala-galanya untuk diperjuangkan kembali," katanya.
Hal senada juga dikatakan Marzuki Alie. Ia yakin, kalaupun ada satu atau dua orang yang tak sepakat, ke depan mereka akan sepakat dengan kebijakan tersebut.
Sampai saat ini, tutur Marzuki, hampir semua DPC sudah menandatangani pakta integritas. "Datanya ada di pak Jero Wacik," katanya. Ia menekankan kondisi partai sedang diserang dari luar. Karena itu perlu konsolidasi internal dan pemahaman bersama.
"Pemahaman itu harus dimengerti. Buka justru kita pecah belah. Bukan saling menyingkirkan," katanya.