REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat diperkirakan akan berlangsung panas. Acara yang digelar 17 Februari mendatang itu akan menjadi ajang unjuk rasa bagi pendukung Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, penonaktifan Anas sebagai ketua umum bisa saja terjadi di ajang itu. Yaitu apabila elite partai mampu meyakinkan pengurus daerah.
Setidaknya meyakinkan kalau pembersihan partai hanya bisa dilakukan dengan mengganti Anas. "Namun, bila kubu Anas tetap bersikukuh pada pendiriannya maka nasib Demokrat akan terus mengambang," katanya ketika dihubungi, Jumat (15/2).
Menurut Hanta, akan ada tiga kemungkinan hasil rapimnas nanti. Pertama, wacana untuk dilangsungkannya KLB bisa diwujudkan. Kedua, akan dicapai titik tengah.
Yakni Anas tetap menjadi ketum namun secara de facto wewenangnya akan dilemahkan. Sedangkan kemungkinan ketiga, kondisi Demokrat akan terus mengambang seperti sekarang.
Apapun kemungkinannya, lanjut dia, elektabilitas Partai Demokrat tidak akan bisa dipulihkan dalam waktu cepat. Bila serius melakukan pembersihan, maka Anas bukan satu-satunya yang harus diganti.
Partai Demokrat harus berani merombak total partai dan terbuka kepada publik. Bila korupsi menjadi penyebab, maka Demokrat harus berani mengganti pengurusnya yang diindikasikan kurang bersih.
Demokrat juga harus membuka laporan keuangan partai kepada masyarakat. "Ini untuk menerangkan kalau partai memang bersungguh-sugguh memperbaiki kekurangannya," papar dia.