REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono menilai Kemenkumham sebagai salah satu kementerian yang sudah mengalami perkembangan. Apalagi, kementerian ini dianggap sebagai instansi yang strategis. 

Meski pun begitu, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Khususnya tekait dengan upaya pemerintah untuk mereformasi birokrasi. Misalnya, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Mulai dari segi waktu, kecermatan, hinga biaya. 

"Ke depan diharapkan akan ada ukuran hasil kualitas itu," katanya, Jumat (15/2). 

Kedua, menghapus atau menghindari korupsi. Menurutnya, korupsi tidak diartikan sempit sebagai tindakan mengambil uang negara. Namun juga sebagai penyalahgunaan kewenangan publik yang diberikan pada seorang pejabat. 

Bentuknya bisa uang atau non-financial yang merugikan masyarakat. "Harus ada solusi untuk mengurangi potensi korupsi di kalangan pejabat. Harus ada sistem dan rambu yang jelas yang dapat menghambat penyelewengan," katanya. 

Ketiga, pelayanan kepada negara atau proses pemerintahan. Ia mencontohkan pelayanan kepada negara atau instansi lain dalam rangka menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

Karena itu, Wapres menilai informasi di dalam kementerian harus ditingkatkan. Keempat, berkaitan dengan biaya yang efektif. Dana yang diajukan sesuai dengan kebutuhan bukan digelembungkan. 

"Dihemat atau dikembalikan untuk kegiatan lainnya," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika