REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pentingkah peran bendahara di pemerintahan? Menjelang batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2012, bendahara adalah sosok yang memegang peranan penting dalam mendukung penyampaian SPT Tahunan.

Tugas Bendahara cukup penting, mencetak lembar formulir 1721 A2 yang akan digunakan oleh para pegawai sebagai kelengkapan dalam penyampaian SPT Tahunannya. Karena peran ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan mengajak seratus bendahara di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan untuk workshop Peran Strategis Bendahara Terhadap Perpajakan.

Workshop diselenggarakan di Graha Sucofindo, Selasa, 12 Februari 2013. Temanya memberikan pengetahuan baru kepada wajib pajak bendaharawan agar tidak salah dalam pemotongan dan pemungutan pajak. Workshop tersebut dihadiri narasumber yang berasal dari instansi lain yang mendukung bendahara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Koordinasi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa masalah yang kerap dihadapi oleh bendahara dengan instansi – instansi tersebut.

Kepala Kanwil (Kakanwil) DJP Jakarta Selatan, Kismantoro Petrus menegaskan  pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara dengan memaparkan komposisi penerimaan pajak tahun 2013 bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mencapai 79,9 persen.“Pajak dibutuhkan untuk menopang kebutuhan negara kita sekitar 79,9 persen dengan target pencapaian tahun ini sebesar 1.042 triliun. Bisa dibayangkan betapa negeri ini sangat membutuhkan pajak dalam pembangunannya.”, tegas Kismantoro.

Akan tetapi dengan tingginya target pencapaian tersebut ternyata masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya sadar.“Banyak sekali orang yang lupa kalau tidak ada pajak sebenarnya kita tidak bisa apa – apa. Masih banyak orang yang merasa pajak itu dianggap sebagai biaya atau pengeluaran padahal sesungguhnya pajak itu melekat dalam kehidupan sehari – hari,'' katanya.

Sehingga menurut Kismantoro peran bendahara adalah sosok yang seharusnya memegang peran strategis untuk membantu DJP dalam memenuhi target penerimaan pajak. Selain itu peran bendahara juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana negara. Ia mengungkapkan kepatuhan dalam pengelolaan pajak bendahara pemerintah menjadi cermin kepatuhan wajib pajak. Sebab dengan telah terpotong dan dipungutnya pajak oleh bendahara ada banyak wajib pajak lainnya seperti rekanan dan para pegawai yang memungkinkan untuk taat pajak juga.

Fahrudin Latif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga membenarkan pernyataan Kismantoro. Menurutnya selama pemeriksaan yang dilakukan di beberapa instansi ditemukan banyak permasalahan yang terjadi. Umumnya itu merupakan kesalahan penerapan pemotongan dan pemungutan. “Selama pemeriksaan yang kita lakukan ada tiga masalah besar yang dihadapi bendahara yaitu kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), kelemahan dalam kepatuhan pemungutan dan pemotongan pajak dan adanya tindak pidana.” kata Fahrudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika