REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong upaya-upaya penyediaan beragam moda transportasi perkotaan sebab beragam karakteristik perjalanan masyarakat kota, khususnya Jakarta. Riset yang dilakukan MTI menunjukkan tidak ada satupun jenis moda transportasi yang bisa memenuhi kebutuhan semua jenis perjalanan di Ibu Kota.
Sekretaris Jenderal MTI, Ellen Tangkudung, mengatakan Jakarta membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi antarsemua jenis moda transportasi dari mulai berjalan kaki, transportasi tak bermotor, kendaraan pribadi, hingga angkutan umum berkapasitas masal. "Integrasi moda transportasi perkotaan ini bisa menjawab masalah terus menurunnya load factor angkutan umum di Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (14/2).
Penelitian angkutan kota di Yogyakarta misalnya, menunjukkan hanya 20 persen dari jumlah armada di sana yang laik dioperasikan. Sebab, rendahnya load factor penumpang. Melalui integrasi, semua jenis angkutan kota akan bersinergi satu sama lain melayani penumpang, bukannya saling berebut pasar dan penghasilan. Jika hal ini terjadi, maka maraknya unjuk rasa supir angkot yang sering terjadi saat pemerintah memperkenalkan sistem angkutan masal perkotaan dapat dihindari.
Untuk memberikan pilihan moda trasnportasi yang terjangkau, berkeadilan, dan berdampak minimal terhadap lingkungan, MTI mendesak pemerintah untuk segera menata ulang sistem angkutan umum perkotaan melalui tiga hal. Pertama, penataan jaringan dan integrasi trayek angkutan, baik intera maupun intermoda. Kedua, pengembangan angkutan masal berbasis rel di kota-kota metropolitan. Ketiga, reformasi total mekanisme pasar dan industri angkutan umum perkotaan.
Prioritas, kata Ellen, juga perlu diberikan untuk proyek-proyek yang sudah setengah jalan. Misalnya pengoperasian 15 koridor Transjakarta. Berikutnya kejelasan status rencana pembangunan MRT di Jakarta. Ini juga menjadi keputusan sosial politik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta, termausk masuknya berbagai usulan monorail di beberapa koridor.
Dalam rangka memberikan arahan pengembangan yang jelas, MTI mendesak pemerintah segera menyusun kebijakan pengembangan perkotaan Indonesia, terutama kota-kota aglomerasi metropolitan. MTI memprediksikan pada 2025 nanti, akan ada 120 juta orang tinggal di wilayah perkotaan yang mencakup beberapa wilayah administrasi.
Arah kebijakan yang jelas dan terpadu untuk pengembangan transportasi di wilayah perkotaan seperti Mebidang di Sumatra Utara, Gerbang Kartosusilo di Jawa Timur, Kartomantul di Yogyakarta, dan Jabodetabek. Ini kebutuhannya sudah sangat mendesak, dan perlu dibentuk badan koordinasi yang menanganinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika