REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Boediono, melihat dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) masih ada masalah sama. Utamanya terkait dengan belanja pegawai dan belanja rutin yang sangat besar. Akibatnya, ruang untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi kecil.
“Ini adalah karakteristik sistemik yang perlu diperbaiki,” ujar Wapres saat berbicara pada Penghargaan Tokoh Tempo 2012 di Kartika Chandra, Selasa, (12/2).
Ia juga melihat standar pelayanan kepada masyarakat yang secara minimal belum bisa dipenuhi oleh banyak daerah. “Variasi antar daerah sangat besar. Kita menginginkan setiap masyarakat menerima pelayanan pemerintah secara seragam,” ucap Wapres.
Beberapa hal lainnya yang diingatkan Wapres adalah kapasitas pengelola pemerintah daerah yang sangat bervariasi, munculnya peraturan daerah (perda) yang bertabrakan satu dan lainnya. “Bahkan ada perda yang mengganggu iklim investasi karena bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi,” ucap Wapres.
Meski begitu, ia pun mengapresiasi adanya sejumlah inisiatif baru dan segar yang muncul dari berbagai daerah. Tak sedikit pula yang menorehkan prestasi gemilang bahkan indeks pelayanan pemerintahan yang meningkat di berbagai daerah.
Menurutnya, prestasi gemilang itu dapat dihasilkan karena adanya orang-orang yang kapabel dalam menghadapi tantangan dan hambatan. “Sistem otda tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepada tokoh-tokoh yang mampu mengatasi tantangan dan hambatan, kita harus memberikan penghargaan yang tinggi,” ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
