REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan permintaan untuk wisata syariah dalam beberapa waktu terakhir ini semakin tinggi.
"Di negara-negara Muslim, permintaan untuk berwisata syariah semakin tinggi, bahkan sangat tinggi," kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf) Sapta Nirwandar di Jakarta, Senin (11/2).
Menurut dia, wisata syariah saat ini bukan hanya berkembang di negara-negara Islam. Di negara-negara non-Islam juga sudah mulai berkembang. "Jika kita bisa mengembangkan wisata syariah, merekalah yang akan menjadi target market kita," katanya.
Pihaknya mencatat wisatawan Muslim telah nerkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011 dan diperkirakan turis Muslim akan membelanjakan 192 miliar dolar AS pada 2020.
"Jadi kita juga harus memberikan pengertian bahwa dengan adanya wisata syariah bukan berarti akan menggantikan wisata konvensional, tetapi ini menjadi alternatif pilihan bagi wisatawan, terutama bagi umat Islam," katanya.
Menurut dia, persepsi masyarakat mengenai wisata syariah kerap diartikan sempit, yakni wisata ziarah yang mengunjungi makam atau masjid. "Padahal tentunya ini lebih luas bahkan hingga berhubungan dengan kuliner sebab makan untuk orang Islam haruslah halal," katanya.
Bahkan hal itu, kata dia, sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha non-Islam. "Restoran yang menyiapkan makanan halal melaporkan pengalaman penjualannya bertambah. Tentunya termasuk proses memasak makanan yang juga mesti halal," katanya.
Pihaknya masih sedang menggodok panduan, petunjuk, dan kebijakan tentang batasan wisata syariah. Pembahasan itu, kata Sapta, juga melibatkan para ulama, para praktisi, hingga akademisi.
"Industri pariwisata di Indonesia sungguh harus mencermati perkembangan ini, dan bersiap menyongsong tumbuhnya 'booming' wisman yang menginginkan program halal atau wisata syariah," katanya.
Pasar wisatawan syariah pun terbuka dari Timur Tengah hingga Eropa dan Amerika untuk bisa ditarik berkunjung ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika