REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau mengakui di lingkungan dalamnya kini terjadi keretakan yang terbagi dua kubu.
"Ada dua di kepengurusan Kepulauan Riau (Kepri) yaitu kubu Anas Urbaningrum dan kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo," kata Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat Kepri Abdul Azis, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Sabtu (9/2).
Menurut dia, 'perang dingin' antara pengikut kedua kubu itu di Kepri, sudah berlangsung sejak tahun lalu. Puncaknya, saat DPP Partai Demokrat memutuskan melakukan pergantian antarwaktu terhadap Edi Siswoyo, yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kepri.
"Keputusan itu sebagai salah satu kebijakan yang lahir dari keretakan di tubuh kepengurusan Partai Demokrat Kepri yang dipimpin Apri Sujadi," ujarnya.
Sikap itu dinilai sebagai wujud kesewenang-wenangan oknum tertentu di partai terhadap kadernya. Edi dianggap sebagai sebagai pengurus Partai Demokrat yang loyal terhadap Hadi Utomo. "Dalam satu bulan Edi diberi surat peringatan tiga kali. Sementara dia tidak memiliki kesalahan," ungkap Azis, yang juga anggota DPRD Kepri.
Azis, yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kepri di era kepemimpinan Hadi Utomo, mengungkapkan permasalahan di tubuh Partai Demokrat Kepri semakin memanas dan kemungkinan akan menimbulkan gejolak karena terdapat berbagai persoalan yang belum diselesaikan.
"Isu yang hangat dibicarakan di internal itu salah satunya permasalahan anggaran partai, yang belum diketahui oleh pengurus," katanya.
Ia juga merasa kecewa karena belum terlihat pergerakan mesin politik yang dapat meningkatkan elektabilitas partai tersebut.
"Kami tidak melihat adanya pergerakan atau pun kegiatan yang dapat meningkatkan konsolidasi di internal partai. Padahal mesin partai harus dipanaskan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Demokrat," katanya.
Sementara itu Edi Siswoyo merasa dizalimi pengambil kebijakan di partainya, karena itu tidak dapat menerima keputusan partai yang berupaya menggantikan dirinya. "Saya tidak melawan kebijakan partai, tetapi saya mencari keadilan. Kalau saya salah, saya siap diganti, tetapi persoalan sekarang saya tidak salah," katanya.
Edi mendukung Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih pergerakan Partai Demokrat, dan Anas berkonsentrasi menghadapi kasusnya. SBY diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
Selain itu, kata dia, jika 'nyanyian" Nazarudin terkait politik uang saat munas terbukti secara hukum, maka seluruh kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah tidak sah, dan perlu dilakukan pemilihan ulang. "Kami minta Pak SBY juga memperhatikan permasalahan di internal kepengurusan Kepri," ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri Surya Sardi membantah terjdi keretakan di tubuh kepengurusannya. "Tidak ada itu, kami tetap solid," kata Surya.
Ia mengatakan, di era demokrasi seperti yang terjadi saat ini, siapa saja dapat berkomentar dan memberi penilaian. "Tetapi yang pasti kami tetap solid. Demokrat tetap jaya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika