REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyayangkan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ikut terlibat dalam internal Partai Demokrat. Sebagai pemimpin negara, SBY seharusnya tak lagi mengurus partai.

Melainkan, dapat fokus melayani rakyat. "SBY harus lebih konsentrasi menunaikan amanah sebagai presiden. Bukan malah ikut-ikutan repot dengan dinamika internal partai. Presiden harus berada di atas semua kepentingan, bukan mengurusi satu partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (9/2).

Harusnya, kata dia, loyalitas presiden adalah untuk kepentingan negara. Bukan lagi kepentingan partai. Ia mengutip potongan kata bijak yang berbunyi, 'Loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai'.

Namun, katanya, SBY malah lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. Urusan pemerintahan dan rakyat makin terabaikan. 

Alhasil, campur aduk posisi SBY sebagai presiden dan Ketua Pembina Partai Demokrat membuat rakyat bingung. 

"Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun presiden berpidato bicara soal internal parpolnya," tegas Fadli.

Apalagi, tambah dia, SBY sering menyampaikan kepada para menterinya yang berasal dari parpol untuk fokus pada tugas dan bidang masing-masing. Makanya, tindakan SBY kali ini justru kontradiktif dengan kata-katanya. "SBY ingkari pernyataannya sendiri."

Tak hanya itu, ia juga mempersoalkan langkah SBy yang menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses hukum saat berada di Arab Saudi. Khususnya, kasus hukum yang tengah menyeret Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.  

Menurut Fadli, ini merupakan bentuk intervensi politik terhadap hukum. "Sekali lagi kita saksikan hukum menjadi subordinasi politik. Biarlah KPK bekerja sesuai bidangnya. Selama masih di jalan yg benar, KPK jangan diintervensi," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika