REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ari Dwipayana berpendapat biaya belanja partai politik perlu ditekan. Hal itu untuk meminimalisasi potensi praktik korupsi lanjutan.
"Sekarang kan masih ada gap (jarak) antara besaran belanja partai yang semakin tinggi untuk membiayai sukses pemilu dan pengorganisasian partai, dengan sumber-sumber pemasukan yang didapat," katanya di Yogyakarta, Jumat (8/2).
Menurut Ari membengkaknya belanja partai yang sebagian besar digunakan untuk membiayai kompetisi politik, rata-rata sulit ditempuh dengan cara-cara yang wajar oleh masing-masing partai.
"Kompetisi yang semakin mahal, misalnya untuk biaya iklan, pengorganisasian tim sukses dan biaya konsultasi politik, sangat rentan untuk didapat dengan cara-cara yang tidak wajar," imbuh Ari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
