Jumat 08 Feb 2013 19:21 WIB

Jokowi Nilai Peremajaan Bajaj Ada Monopoli Terselubung

Rep: Rina Tri Handayani/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Petugas mengisikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada sebuah angkutan Bajaj di sebuah stasiun pengisian BBM umum (SPBU) di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Petugas mengisikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada sebuah angkutan Bajaj di sebuah stasiun pengisian BBM umum (SPBU) di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/4).

REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA--Distributor atau importir bajaj maupun bajaj lokal harus dibuat sebanyak-banyaknya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai banyaknya distributor menyebabkan persaingan harga yang didapat pengusaha atau pengemudi bajaj berkurang.

‘’Kalau importirnya, distributornya hanya satu ya berat,’’ ujarnya, Jum’at (8/2).

 

Jokowi mengatakan permasalahan berat yang dihadapi angkutan bajaj dalam peremajaan adalah harga yang mahal. Dia melihat satu sopir harus mencicil Rp 115 ribu per hari agar bajajnya bisa diremajakan menjadi bajaj 4 tak berbahan bakar gas (BBG).

Selain itu, untuk bisa dilakukan peremajaan angkutan bajaj harus berbadan hukum, mempunyai pool, dan memberikan uang jaminan. Menurut Jokowi, monopoli terselubung merugikan kehidupan rakyat yang banyak.

Sehingga, dia mengatakan jika perlu akan mengubah pergub atau SK terkait peremajaan bajaj. Jokowi menilai situasi yang tidak jelas seperti ini saat ini harus diubah.

 

Sebelumnya, Kamis (7/2) puluhan pengusaha maupun pengemudi bajaj mendatangi balai kota untuk mengadukan permasalahan peremajaan bajaj yang diduga banyak manipulasi. Sebab, distribusi angkutan lingkungan tersebut hanya PT Abdi Raharja.

 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan sudah mengadakan lelang dan dimenangkan oleh koperasi bajaj sehati dan PT Matahari.

Lelang tersebut, ujarnya, untuk menghapus monopoli. ‘’Kalau dulu tidak ada seleksi atau lelang, saya tidak tahu apakah itu monopoli atau bukan namanya,’’ katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement