REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grup band ternama Indonesia, Slank memastikan untuk mendaftarkan uji materil (judicial review) Pasal 15 Ayat 2 huruf a UU Polri. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga dilakukan terhadap Pasal 510 Ayat 1 KUHP yang terkait dengan materi uji materiil.

Divisi Advokasi Hukum Elsam yang juga kuasa hukum Slank, Andi Muttaqien mengatakan, sesuai jadwal gugatan didaftarkan pukul 14:00 WIB, Rabu (6/2). Dia menyatakan, gugatan tentang kewenangan polisi dalam memberi izin keramaian umum.

Slank merasa dirugikan oleh polisi lantaran beberapa kali tidak mendapat izin manggung di sebuah pertunjukan spektakuler. Terakhir, band yang digawangi Kaka itu gagal tampil dalam acara Soundrenaline di Tangerang pada 2012. Hal itu membuat Slank mengadu ke Ketua MK, Mahfud MD, terkait penyalahgunaan kewenangan itu.

Pasalnya, di tempat bersamaan band lain dengan aliran musik sejenis malah diberi izin tampil. Setelah konsultasi dan mendapat petunjuk dari Mahfud MD, Slank memberanikan diri 'menantang' kewenangan polisi.

"Materinya memang soal tafsir kewenangan aparat kepolisian dalam memberi izin keramaian umum," kata Andi. Untuk lebih detailnya, pihaknya mengundang awak media untuk hadir meliput langsung di lokasi.

Sebelumnya, pentolan Slank, Bimbim mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan aparat keamanan itu prinsipnya jauh dari cita-cita reformasi. Meski terkait pencekalan sudah banyak dialaminya, namun pihaknya belum bisa menerimanya.

“Slank selalu piece love kepada siapa pun, tapi kita selalu mendapat pencekalan ketika mau konser,” keluh drummer Slank itu saat bertandang ke MK, Selasa (22/1). Bimbim datang konsultasi soal hak konstitusional bersama pembetot bas Ivanka dan manajer Bunda Iffet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika