REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Tim kampanye mengeluhkan beberapa kebijakan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat yang tidak konsisten. Hal itu terlihat pada jadwal kampanye yang diserahkan pada tim kampanye Ahad (3/2) ini.
Ketua Tim Kampanye Dede Yusuf -Laksamana, Didin Supriyadin mengatakan beberapa waktu lalu komisioner mengatakan di berbagai media tidak dilakukan pawai kampanye damai. Namun pada diskusi sejak awal bersama tim kampanye sebelumnya telah disepakati akan diadakan pawai kampanye damai.
"Tetapi sekarang kami mendapatkan surat keputusan pawai kampanye damai dituliskan, jadi mana yang benar ini," jelasnya. Selain itu juga undangan yang ditujukan pada tim kampanye semestinya dilakukan penjelasan terkait teknis kampanye paling tidak saat hari pertama Kamis (7/2) mendatang.
Saat penyerahan berlangsung seharusnya dihadiri oleh salah seorang komisioner agar dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Ini malah lebih mementingkan seminar daripada tahapan pelaksanaan pilgub itu sendiri," ujarnya di Aula Sekretariat KPU Jawa Barat, Jl Garut, Bandung.
Juru bicara Tim Kampanye Rieke-Teten Abdy Yuhana juga menegaskan perubahan yang terjadi tidak hanya secara lisan tetapi harus ada perubahan surat keputusan. "Perubahan tersebut pun tidak bisa diambil keputusan satu pihak saja, karena pilgub menyangkut berbagai pihak," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
