REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Ayub Basalamah mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam lawatan ke Saudi Arabia dan menghadiri Forum Bisnis di Jeddah bisa membahas penempatan dan perlindungan TKI yang sedang dibenahi kedua negara.
Ayub melalui telepon, Ahad (3/2), menyatakan dirinya bersama delegasi Kadin akan menghadiri Forum Bisnis pada 4-5 Februari di Jeddah dan berharap forum itu membuka peluang baru bagi investasi dan bisnis, termasuk jasa tenaga kerja.
Dia menjelaskan saat ini kedua negara, Arab Saudi dan Indonesia sedang membenahi penempatan dan perlindungan TKI yang masih dalam tahap moratorium.
"Indonesia sudah melakukan sejumlah pembenahan ke dalam dan diharapkan hal yang sama juga dilakukan Saudi agar penempatan TKI bisa dilakukan secara bermartabat dan menguntungkan kedua belah pihak, yakni majikan dan TKI," kata Ayub.
Dia juga menjelaskan Apjati dan Kadin akan membahas masalah ini dengan Kamar Dagang Saudi Arabia untuk mengkritisi kelemahan dan kekuatan program penempatan dan perlindungan selama ini dan solusi mengatasinya. Delegasi Kadin dipimpin ketuanya Suryo Bambang Sulisto.
Apjati sudah melakukan sejumlah program perlindungan dengan mengedepankan penempatan berkualitas melalui program pelatihan dan sistem perlindungan komprehensif. "Kita akan melatih calon TKI 200 jam penuh agar mereka benar-benar terampil dan paham budaya negara dan masyarakat tujuan penempatan," kata Ayub.
Di sisi lain, Apjati juga akan membentuk perwakilan luar negeri (perwalu) di negara tujuan penempatan dengan tugas utama membantu dan melindungi hak-hak TKI.
"Kita akan bekerja sama dengan KBRI dan KJRI untuk menyelesaikan permasalahan TKI. Perwalu akan mendukung program perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri jika TKI mengalami masalah," kata Ayub. Perlindungan menyeluruh itu mencakup bantuan konsultasi hingga bantuan hukum.
Untuk itu, Apjati sudah menjalin komunikasi dengan Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu RI hingga kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendiskusi pembenahan penempatan dan perlindungan TKI.
Asosiasi itu juga menyiapkan dana perlindungan mandiri yang digunakan untuk membantu masalah keuangan dan program perlindungan, termasuk menyediakan pengacara.
Ayub, mengutip pernyataan Menakertrans, mengatakan program penempatan TKI informal sangat potensial mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan di sekitarnya, hanya saja karena sejumlah kasus yang dalam persentase relatif kecil menjadikan bisnis jasa ini terpuruk.
"Merupakan tantangan bagi semua pemangku kepentingan untuk bisa menekan semaksimal mungkin efek negatif program ini agar penciptaan masyarakat sejahtera hingga ke pedesaan dapat terwujud," kata Ayub.
Dia berharap kunjungan Presiden Yudhoyono ke Saudi memberi gairah baru untuk melindungi TKI dan mempercepat program pembenahan agar penempatan yang selektif dan terukur bisa segera terlaksana.
Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jeddah merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke Monrovia, Liberia, untuk menghadiri sidang PBB untuk menyiapkan kerangka internasional baru pasca-MDG's lalu ke Nigeria, Saudi Arabia dan Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
