REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan menilai keberadaan kader partai politik di sebuah kementerian menimbulkan konflik kepentingan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya.
"Ini potensi konflik kepentingannya sangat besar bahkan cenderung akan mengarah pada penyimpangan dalam kebijakan kementerian tersebut," kata Abdullah kepada Antara di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan dalam kasus dugaan suap impor daging sapi dapat terlihat relasi penyimpangan dengan irisan politik. Hasil pendanaan itu menurut dia diduga disetorkan ke elit parpol yang bersangkutan.
"2013 adalah tahun konsolidasi programatik kementerian untuk kepentingan politik jika menteri itu memiliki latarbelakang politik, sehingga kekhawatiran kami berdasar," ujarnya.
Menurut dia, peran menteri dari parpol dalam kementerian memilik peran sentral dalam merancang mendapatkan logistik bagi partainya. Hal itu menurut dia bisa dilihat dari beberapa kasus seperti Hambalang, dugaan suap impor daging yang memainkan peran dari awal hingga akhir.
Abdullah menyarankan agar menteri dari kalangan parpol harus menon-aktifkan jabatannya terutama menjelang pemilu 2014. Dia menegaskan, menteri dari kader parpol itu harus memilih apakah akan menanjutkan tugasnya sebagai menteri dan non aktif dari parpol.
"Atau pilihan kedua, melepaskan jabatan dari kementerian dan konsentrasi penuh dalam kerja-kerja politik parpol yang bersangkutan," katanya.
Dia mengatakan, kasus dugaan suap impor daging di Kementerian Pertanian tidak mengejutkan karena sudah diprediksi akan terjadi. Hal itu menurut dia parpol memiliki kepentingan untuk mengumpulkan modal politiknya.
"Parpol kan membutuhkan logistik yang tidak sedikit sehingga seringkali kader parpol di kementerian dan DPR dijadikan sumber pendapatan dalam transaksi kebijakan," tandasnya.
Dalam kajian ICW menurut dia, beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader parpol di kementerian atau lembaga negara adalah langkah untuk mendulang modal politik.
Di sisi lain menurut dia, terkuaknya skandal korupsi yang melibatkan parpol itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada parpol.
"Sisi lain ini menjadi kendala dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada parpol. Karena kita masih menghadapi masalah serius dalam kepercayaan masyarakat kepada parpol itu," katanya.
Menurut dia, parpol seharusnya sadar dalam posisi menjelang pemilu harus membangun citra yang positif. Caranya menurut dia melalui kerja-kerja berdasarkan kelembagaan parpol itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
