REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS yang baru, Anis Matta menegaskan partainya mengevaluasi dan intropeksi menyusul ditetapkannya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap daging sapi impor.

Anis menuturkan, selain evaluasi internal, evaluasi juga mungkin dilakukan terhadap kader PKS yang duduk di kementerian, serta keberadaan PKS dalam koalisi parpol di bawah Sekretaris Gabungan (Setgab).

Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid berpendapat kemungkinan mengevaluasi posisi kader dan partai di kementerian dan Setgab bisa saja terjadi.

"Kami akan lihat dulu kondisi politik satu hingga dua pekan ini. Apakah kasus Luthfi murni dilakukan KPK atau ada agenda politik di belakangnya," kata Hidayat saat dihubungi ROL, Sabtu (2/2).

Jika terjadi perkembangan politik yang luar biasa, tentu PKS akan memikirkan dan mengambil tindakan tegas. Keluar dari koalisi Setgab atau menarik kader yang menjabat di kementerian mungkin saja dilakukan.

"Kalau menteri-menteri kami dijahati, difitnah, dan dihambat dalam menjalankan tugasnya PKS akan bersikap tegas. Kalau menteri kami diganggu oleh kepentingan politik tertentu, kami akan bertindak," ujarnya.

Namun Hidayat menegaskan kemungkinan itu belum dibahas DPP PKS hingga kini. Karena fokus utama partai pascapenangkapan Luthfi adalah memperbaiki konsolidasi, solidaritas, spiritual, dan citra parpol.

Pekerjaan rumah partai menjelang Pemilu 2014, menurutnya harus segera dikuatkan. Apalagi kasus yang menimpa mantan pimpinan partai sedikit banyaknya akan berpengaruh pada soliditas kader.

Sebagai partai koalisi, tiga orang kader PKS menjabat di kementerian. Yakni Suswono sebagai Menteri Pertanian, Tiffatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika