REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kasus yang menimpa PKS menjadi perhatian besar karena ekspektasi masyarakat terhadap partai Islam sangat tinggi. Apalagi PKS dikenal sebagai partai berbasis Islam dengan kekuatan besar bercirikan bersih, peduli, dan profesional.
"Problem mendasar, kalau partai Islam terlibat korupsi masyarakat akan menghakimi secara kejam. Tapi kalau partai nasionalis, dianggap maklum," kata Burhanuddin.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia itu menilai partai-partai Islam di Indonesia memang mengalami kendala dalam penyediaan logistik partai. PKS dikenal dengan partai yang mengangkat istilah mahar politik sebagai penyamar politik transaksional yang dilakukan.
Dalam tubuh partai sendiri banyak kader menentangnya. Sehingga muncul kelompok keadilan dan kelompok sejahtera dalam PKS.
Dari kasus Luthfi yang sebelumnya merupakan pimpinan partai, harusnya PKS, lanjut dia, membenahi sistem pendanaan partai. PKS harus mengedepankan transparansi pendanaan parpol dan menggerakkan partai dengan dana halal.
"Yang dikhawatirkan ada efek domino dari kasus Luthfi dan memunculkan nama kader lain. Kalau itu terjadi, bisa jadi tsunami politik bagi PKS," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Sohibul Iman menganggap dikaitkannya kasus Luthfi dengan masalah logistik partai sangat provokatif. Walau diakuinya memang menjadi pekerjaan rumah partai agar persoalan pendanaan tidak memicu perilaku pelanggaran hukum.
Namun masalah pendanaan menurutnya tidak bisa dilepaskan dengan sistem politik dan kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Karenanya, untuk memperbaikinya harus dimulai dengan perbaikan sistem politik dan kepartaian.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menegaskan bahwa pendanaan partai berasal dari kader parpol. "Di PKS semua pejabat publik ditutunt sama persis. Kami yang menjabat di DPR memberikan iuran wajib RP 22 juta per bulan untuk partai," kata Sohibul. N c51/Ira Sasmita
Ikuti Whatsapp Channel Republika
