REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya komoditas hortikultura impor harus diatasi secara bersama. Termasuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. NU harus berperan untuk menjaga produksi dalam negeri.
"Kalau perlu ada fatwa haram memakan buah impor sangat menguntungkan petani," kata Menteri Pertanian Suswono saat berdiskusi di markas PBNU di Jakarta, Kamis (31/1).
Ia menambahkan, fatwa haram memakan buah impor ini akan sangat melindungi petani nasional. Sebab, hasil pertanian masyarakat akan dihargai.
Dengan begitu, buah atau sayuran lokal akan lebih laku di masyarakat. Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU pun dapat berperan dengan memaksimalkan penguasaan buah dan sayur lokal di gerai-gerai dagang.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, NU harus menggerakkan massanya agar lebih melindungi produksi hortikultura nasional. Jaringan NU harus digerakkan untuk melakukan advokasi petani terhadap kebijakan impor ini.
Ia menjelaskan, masalah yang terjadi di Indonesia pada dasarnya hanya distribusi. Masalah ini menimbulkan efek domino yang meluas di masyarakat.
Banyaknya hasil hortikkultura negara lain karena keberadaan produksi dalam negeri tidak merata. Sehingga banyak daerah yang kekurangan pasokan buah dan sayuran. Jika pasokannya ada, harga yang ditawarkan menjadi sangat mahal.