REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta PT Pos Indonesia (Persero) segera mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dana. Apalagi selepas gagal direstui melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) oleh pemerintah.  

"Direksinya harus pintar cari cara lain (selain IPO)," tutur Dahlan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (30/1).

Menurutnya, melantai di bursa bukan satu-satunya cara bagi PT Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dananya. Masih ada cara-cara lain.

Seperti meminjam dari bank atau penyertaan modal negara (PMN).  Sebelumnya, Kementerian BUMN mengajukan tiga BUMN untuk diprivatisasi pada 2013.  

Selain PT Pos Indonesia, dua BUMN lainnya yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Antam (Persero) Tbk. Ketiganya ditolak oleh pemerintah, dalam hal ini Komite Privatisasi.  

PT Pos Indonesia belum dapat go public karena belum dilakukan revaluasi aset. Kala itu, Dahlan menyebut konsekuensi perpajakan dari revaluasi itu besar.  

"Selain itu, Pos punya tanggung jawab PSO, Pos ditunda dulu," kata Dahlan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika