REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan siap memenuhi panggilan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangannya terkait kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama.
"Namun saya sangat keberatan jika disebut-sebut terlibat, karena tidak ada kaitannya," kata Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).
Priyo menegaskan, dirinya tidak terkait sama sekali terlibat pada kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama, yang salah satu tersangkanya adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabbar.
Jika kemudian KPK meminta keterangannya, menurut Priyo, dia siap hadir dan memberikan keterangan. "Saya bersikap kooperatif dengan KPK," katanya.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, dirinya tidak tahu sama sekali isi dakwaan jaksa penuntut umum untuk tersangka Zulkarnaen Djabbar dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus korupsi tersebut. "Saya 100 persen tidak tahu dan tidak ada kaitannya," katanya.
Priyo menjelaskan, sebagai pimpinan DPR RI ia membidangi politik, hukum dan keamanan, sedangkan Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Agama berada di bidang kesejehteraan rakyat yang bukan kewenangannya.
Sebelumnya diberitakan, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap tersangka Zulkarnaen Jabbar dan Dendy Prasetyo menyebutkan,? Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menerima fee satu persen dari proyek pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah tsnawiyah pada tahun 2011 dan 2012, dengan nilai proyek Rp 31,2 miliar.
Kemudian menerima fee sebesar 3,5 persen untuk pengadaan Al Quran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama dengan nilai proyek Rp 22 miliar. Pada dakwaan JPU juga menyebutkan, Zulkarnaen bersama Dendy Prasetya Zulkarnen Putra dan Fahd El-Fouz menerima Rp 14,39 miliar yang berasal dari pengadaan laboratorium komputer dan Alquran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
