Selasa 22 Jan 2013 03:33 WIB

Butuh Rp 40 M Perbaiki Tanggul Kali Bekasi

Tanggul bekasi jebol
Foto: Novita
Tanggul bekasi jebol

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi B DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat perbaikan kerusakan tanggul Kali Bekasi akibat hantaman arus sungai membutuhkan biaya Rp40 miliar.

"Estimasi biaya tersebut kita hitung bersama dengan tim teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Air dengan mengecek langsung kerusakan tanggul di empat titik lokasi berbeda hari ini," ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, di Bekasi, Senin (21/1).

Menurut politisi PKS itu, kerusakan tanggul beragam, mulai dari jebol, tergerus erosi air sungai, hingga butuh peninggian tebing tanggul. Pihaknya mencatat, perbaikan tanggul dibutuhkan hampir secara merata di sejumlah lokasi perumahan yang dialiri Kali Bekasi yang terletak di Kecamatan Jatiasih.

"Misalnya di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), tanggul di lokasi itu jebol sepanjang 45 meter. Perbaikan sangat mendesak dilakukan mengingat aliran sungai lebih tinggi dari rumah warga," katanya.

Menurut dia, perbaikan tanggul di lokasi itu harus dilakukan secara permanen dengan penguatan tebing sepanjang 60 meter. Di lokasi itu juga terdapat satu titik tanggul yang bagian pondasinya tergerus erosi sungai dan berpotensi roboh.

Tanggul yang jebol juga terjadi di Perumahan Kemang Ivy sebanyak dua titik dengan total kerusakan sepanjang 100 meter. "Masing-masing tanggul jebol rata-rata 45 meter. Sehingga, butuh penguatan tebing sepanjang 60 meter," katanya.

Sementara kerusakan tanggul di Pondok Pekayon Asri sepanjang 60 meter sehingga dibutuhkan penguatan tebing tanggul minimal 90 meter. Ariyanto juga mencatat adanya kebutuhan peninggian tebing tanggul masing-masing di Perumahan Pondok Mitra Lestari, Villa Jatirasa, Kemang Ivy, dan Pondok Pekayon Asri.

"Kita akan bahas bersama kebutuhan anggaran sebesar Rp40 miliar itu karena memang Pemkot Bekasi belum memiliki anggaran sebesar itu," katanya.

Sejumlah solusi yang ditawarkan pihaknya adalah pengajuan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum. "Kita sarankan agar anggarannya di bantu pemerintah pusat mengingat situasi dan kondisi yang sangat mendesak," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement