REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan pascareformasi, semua hal terkait pejabat publik lahir dari partai politik (parpol).
"Namun parpol mengalami inflasi politisi dan defisit negarawan. Kita ini bergantung pada parpol, tetapi parpol tidak bisa kita harapkan," katanya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (21/1).
Menurut dia, ada perbedaan jauh antara politisi dan negarawan. Negarawan selalu berpikir tentang apa yang diwariskan untuk generasi selanjutnya, sedangkan politisi berpikir bagaimana memenangkan pemilihan ke depan.
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, politisi yang lahir dari parpol harus berani melakukan otokritik. Kewenangan parpol yang sangat besar saat ini tidak diikuti transparansi dan akuntabilitas yang baik, sehingga mengakibatkan lahirnya korupsi.
"Oleh karena itu, sistem politik dan parpol harus dibenahi, di antaranya dengan membuka ruang untuk orang-orang nonparpol. Jika memaksa memajukan kader yang rusak, rusak juga bangsa ini," pungkasnya.