REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov DKI Jakarta, tidak akan mampu mencegah dan mengatasi bencana banjir yang terjadi saat ini. Namun, menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dibutuhkan penanganan dan kerja sama terpadu antara Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jabar.
Penanganan itu, kata dia, dipimpin langsung pejabat Pemerintah Pusat yang ditunjuk secara khusus oleh Presiden. Oleh karena itu, menurut Heryawan, Ia sedang menyiapkan usulan komprehensif untuk mengatasi banjir.
"Kami segera menyampaikan usulan yang komprehensif kepada Pemerintah Pusat,’’ ujar Heryawan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpuncur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur), akhir pekan ini.
Mudah-mudahan, kata dia, usulan komprehensif tersebut menjadi kesepakatan semua pihak. Karena, semua pihak beberapa kali mendapat peringatan melalui banjir besar. Tiga hari terakhir, Jakarta dilanda darurat banjir yang tidak cuma di kawasan pinggirannya saja, tapi hingga jantung kota, termasuk Istana Negara yang ditempati Presiden. ‘’Saatnya penyelesaian yang komprehensif," tegasnya.
Heryawan menjelaskan, pencegahan banjir dalam jangka menengah dan panjang meliputi normalisasi kawasan daerah aliran sungai (DAS), mulai hulu hingga hilir, berikut infrastruktur pengaturan air.
Untuk melengkapinya, bisa saja dibutuhkan waduk raksasa untuk menampung luapan air sungai-sungai. Namun, sambung dia, pada saat yang sama penertiban dan pengaturan kembali tata ruang harus segera digelar. Di sisi lain, budaya pro lingkungan wajib ditumbuhkan di semua lapisan masyarakat. "Semua ini jelas pekerjaan raksasa," tegasnya.
Berdasar kompleksitas masalahnya, sambung Heryawan, saatnya pemerintah pusat segera mengambil komando. Agar, koordinasi langkah kementerian yang terlibat bersama tiga provinsi berjalan mulus. Dengan koordinasi langsung di bawah pejabat yang ditugasi khusus, maka inventarisasi masalah pun bersifat menyeluruh.
Sementara mengenai rencana pembangunan waduk raksasa di Ciawi Bogor, Heryawan mengatakan, memang wacana tersebut sempat mencuat dalam pertemuan Gubernur Banten Atut Chosiyah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan dirinya pada pertemuan di Bandung, akhir 2012. Namun, hingga saat ini belum ada progres berarti. ‘’Rencana ini masih perlu dikaji secara mendalam,’’ tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
