REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parahnya banjir yang melanda Jakarta membuat DPR menginginkan adanya alokasi anggaran tambahan. Yaitu, untuk membantu masyarakat di saat menghadapi bencana.  

"Seharusnya sebagai lembaga wakil rakyat kita diberikan anggaran untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Saya jamin tidak akan ada korupsi untuk hal ini," kata Ketua DPR Marzuki Alie, di Jakarta, Sabtu (19/1).

Tidak adanya anggaran, ujar dia, membuat langkah DPR menjadi terbatas ketika ada bencana. Apalagi, banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan lembaga BNPB dan Kementerian Sosial. Sehingga meminta bantuan pada DPR dan anggota-anggotanya.

"Mereka tahunya DPR dan mereka pun meminta bantuan pada kita," jelas dia.

Bantuan yang diberikan DPR pun berupa sumbangan dari kocek pribadi. Setidaknya, ada Rp 140 juta yang dikumpulkan dari sumbangan anggota dan jajaran kesekjenan DPR. 

Tidak adanya anggaran ini, lanjut dia, maka jangan disalahkan kalau kemudian anggota DPR turun ke lapangan dan membawa bendera partainya. "Kita tidak ada anggaran dan kalau menggunakan dana pribadi atau sumbangan berapa besar sih kekuatannya?" ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Padahal, paparnya, dalam kondisi seperti ini masyarakat harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. 

Di lokasi pengungsian yang dikunjungi, Marzuki mengaku tidak melihat adanya petugas kesehatan. Padahal seharusnya ada dokter yang dapat membantu. Setidaknya dari puskesmas yang ada di setiap kelurahan atau rumah sakit milik pemda.    

"saya tidak melihat ada bantuan kesehatan di tempat yang saya datangi," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika