REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perkumpulan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) mengupayakan status sebagai peninjau di Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Meskipun begitu, permohonan tesebut tak kunjung dikabulkan.
"Mungkin karena nama saya Mahmud dan kita muslim serta bermarkas di Teheran (Iran)," ujar Sekretaris Jenderal PUIC, Mahmud Erol Kilic di Khartoum, Jumat (18/1).
Wartawan Republika, Fitriyan Zamzami melaporkan dari Khartoum, PUIC sudah berupaya menembus PBB sejak tahun lalu. Presiden PUIC saat ini, Marzuki Alie bahkan telah mengirimkan surat permohonan ke Sekjen PBB, Ban Ki Moon. Meskipun begitu, belum ada tanggapan dari PBB.
Mahmud mencurigai kesulitan ini karena PUIC mewakili negara-negara Islam. Ia menyebut perkumpulan parlemen negara-negara Mediterania yang cepat diakui sebagai peninjau di PBB.
Ia pun menyayangkan sikap PBB tersebut. Terutama karena belakangan, banyak isu-isu di PBB yang terkait dengan nasib negara-negara anggota OKI. Meskipun begitu, Mahmud menegaskan, akan terus berupaya melayangkan permohonan ke PBB.
Sementara itu, dalam pertemuan PUIC di Khartoum, komite politik organisasi ini menelurkan beberapa butir kesepakatan. Antara lain, komitmen anggota PUIC untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, anggota parlemen di negara-negara Islam juga direkomendasikan memperjuangankan penghapusan senjata nuklir di seantero Timur Tengah. Sekaligus mengijinkan penggunaan nuklir untuk tujuan damai.
Anggota parlemen di PUIC juga diminta memperjuangankan penghapusan sanksi dalam bentuk apa pun yang tengah diterapkan bagi negara muslim.
Pertemuan Komite Politik PUIC juga menyerukan dihentikannya seteru antar pemahaman yang berbeda dalam agama Islam.
Saing serang antar-pengikut ajaran yang berbeda dalam Islam dinilai justru akan melemahkan posisi negara-negara Islam dalam menghadapi kekuatan dunia lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika