REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, meminta semua pihak menghentikan politisasi atas bencana banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta dan digantikan dengan solidaritas mengatasi banjir.
Menkopolhukam telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri dan Kabasarnas untuk mengerahkan tambahan kendaraan besar dan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di titik-titik banjir paling parah di Jakarta.
Ini agar warga bisa memanfaatkan kendaraan-kendaraan besar sampai ke tempat-tempat tertentu dimana kendaraan umum bisa digunakan untuk meneruskan perjalanan atau pulang dan berkumpul dengan keluarga.
Pengerahan ini mewakili wujud paradigma baru keamanan dimana "human security" menjadi fokus dan prioritas utama dari layanan keamanan. Kemaslahatan publik dalam keadaan kebencanaan ini harus dapat tetap dilayani.
Operasi bantuan kepada pemerintahan Jakarta ini perlu segera ditindaklanjuti oleh upaya menemukan jalan keluar dari situasi ini.
''Ini agar kesulitan yang dialami warga bisa segera diatasi,'' kata Menkopolhukam. ''Debat dan politisasi harus berhenti dalam keadaan ini dan digantikan oleh empati, solidaritas dan gotong royong. Dengan itu, beban seberat apapun bisa kita pikul bersama.''