REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komposisi pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah disepakati. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah pusat akan menanggung beban sebesar 49 persen, sedangkan Pemprov DKI Jakarta menanggung sisanya yakni 51 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembagian komposisi tersebut merupakan hasil kajian komprehensif yang dilakukan tim terpadu. "DKI perlu solusi transportasi sehingga dipertimbangkan untuk menaikkan porsi pemerintah pusat menjadi 49 persen," tutur Hatta di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/1) sore.
Berdasarkan keputusan Menko Perekonomian 2005, beban yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta mencapai 58 persen sedangkan sisanya ditanggung pusat. Dalam perjalanannya, terjadi berbagai perubahan mulai dari besaran investasi akibat penambahan stasiun hingga panjang jalur bawah tanah (underground) sepanjang 1,6 km.
Perubahan tersebut menimbulkan perubahan investasi dengan estimasi total biaya proyek mencapai Rp 15,7 triliun. Menurut Hatta, komposisi pembiayaan oleh pemerintah pusat harus tetap di bawah 50 persen mengingat ketentuan Viability Gap Fund (VGF) dari Japan International Cooperation Agency (JICA) mengharuskan seperti itu.
"Karena yang mengoperasikan adalah Pemda," kata Hatta. Lebih lanjut, ia mengtakan surat keputusan telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, dapat dipastikan megaproyek yang dinanti-nanti oleh masyarakat Ibu Kota ini akan segera berjalan.
Terkait nilai proyek yang mencapai Rp 15,7 triliun, Hatta mengharapkan agar angka tersebut tidak membengkak. Permintaan ini pun telah disampaikan kepada Pemprov DKI agar perhitungan berikutnya dilakukan secara akurat.
"Saya yakin realisasinya mudah-mudahan jauh di bawah Rp 15,7 triliun," kata Hatta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan pembagian komposisi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sudah memperhitungkan efek fiskalnya terhadap APBN. Jadi, dampak fiskalnya sudah kita lihat dan itu terkelola, ujar Agus.
Pembangunan proyek MRT direncanakan bermula dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan rute sepanjang 15,7 km dengan rincian 9,8 km berupa jalur layang dan sisanya berada di bawah tanah. Ditargetkan, koridor ini rampung pada 2015.
Selain itu, direncanakan pula pembangunan koridor Bundaran HI sampai Kampung Bandan dengan rute sepanjang 8,1 km yang diharapkan tuntas 2018 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika