REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan ribu buruh akan kembali turun ke jalan pada Rabu (16/1).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan, para buruh akan kembali turun ke jalan untuk melawan tekanan politik pengusaha, yakni dari Kadin dan Apindo.
"Termasuk respons kami terhadap sikap ambigu pemerintah," katanya melalui penjelasan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, aksi yang dilakukan bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), akan diawali di Polda Metro Jakarta.
Kemudian, berlanjut di Kementerian ESDM, dan Kemenakertrans dengan melibatkan jumlah massa antara 5000-10.000 orang.
Para buruh itu mengusung tuntutan menolak penangguhan upah minimum provinsi/kota-kabupaten (UMP/K), serta menolak kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL), dan melawan kriminalisasi buruh.
Bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 6 Februari, buruh dari elemen KSPI, FSPMI dan MPBI juga akan kembali turun ke jalan. Aksi tersebut akan dilakukan di Istana Negara dan juga gedung DPR/MPR dengan jumlah massa lebih besar.
"Kita rencanakan akan menurunkan lebih kurang 50 ribu orang pekerja dan buruh se-Jabodetabek," katanya.
Tuntutan yang diusung, yakni menjalankan jaminan pensiun wajib, jaminan kesehatan (Jamkes) bagi seluruh rakyat.
Selain itu, melaksanakan upah layak bagi 84 item komponen hidup layak (KHL), termasuk menolak penangguhan UMP/K, dan menolak kenaikan harga TDL
Said Iqbal menambahkan, secara bersamaan pada 6 Februari nanti, ribuan buruh juga akan aksi di kota besar provinsi, yaitu di Medan (Sumut), Batam (Kepri), Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Banten, Aceh, Gorontalo dan Makassar (Sulsel).
Ikuti Whatsapp Channel Republika