REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI TIMUR -- Puluhan guru honorer melakukan demonstrasi ke Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (14/1). Mereka menduga ada pemalsuan dokumen soal nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diusulkan Badan Kepegawaian Daerah ke pusat.
Puluhan guru tersebut berasal dari sekolah di seluruh wilayah Bekasi dan didominasi oleh perempuan. Ketua Komite Guru Bekasi, Mukhlis Setiabudi, menyatakan dari sebanyak 221 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diusulkan, yang lolos hanya 192 orang.
Kecurigaan pemalsuan dokumen muncul saat ada 39 orang yang diangkat hanya melalui keterangan dokumen. "Hari ini kami mengusulkan kepada Wali Kota Bekasi dan BKD untuk benar-benar melakukan validasi dan verifikasi terhadap 1.945 guru honorer, jangan yang 192 aja," ujar Mukhlis kepada wartawan, Senin (14/1).
Mukhlis menambahkan, dalam daftar usulan tersebut bahkan ada nama orang yang sudah meninggal. Selain itu ada diskriminasi terkait adanya guru honorer yang diangkat, tapi belum memiliki masa kerja yang panjang. Sementara, menurut Mukhlis, banyak guru honorer yang bekerja selama 20 tahun lebih, tapi belum diangkat menjadi CPNS.
Tidak hanya itu, Mukhlis mengaku pihaknya sebenarnya sudah sempat meminta izin kepada BKD Kota Bekasi untuk mengeluarkan daftar usulan CPNS yang benar. Namun BKD berdalih tidak mau menggunakan data tersebut lantaran masih menunggu data dari Badan Kepegawaian Nasional.
"Kita sudah mengirim surat ke Wali kota dan meminta pendampingan untuk bisa mengajukan daftar usulan ke BKN pusat. Soalnya harusnya BKD di daerah tersebut yang tahu soal fakta dan data di lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
