REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Para kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, protes daftar warga miskin di wilayah itu turun dan dianggap merugikan warga kurang mampu di daerah itu.
Daftar warga miskin 2012 secara umum turun dari 12 ribu menjadi sekitar 8.500 rumah tangga, sedangkan nyatanya tetap seperti tahun sebelumnya, kata salah seorang Kepala Desa Penembang, Arpan, Minggu.
Ia mengatakan, akibat berkurangnya jumlah warga miskin itu maka jatah beras murah bantuan pemerintah juga menurun termasuk bantuan jenis lain untuk warga kurang mampu tersebut.
Pada saat pembagian beras bagi warga miskin (Raskin) 2012 warga kurang mampu yang namanya tidak masuk lagi memprotes karena rekan mereka dapat, sedangkan pihaknya tidak dapat lagi.
Untuk membantu mereka kurang mampu tersebut terpaksa jatah beras 15 kilogram untuk satu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dibagi dua yaitu masing-masing 75, kilogram per RTS.
"Pada 2013 kami sudah mengusulkan ke Bupati Bengkulu Tengah Ferri Ramli agar jumlah warga miskin kembali seperti daftar sebelumnya," ujarnya.
Lain lagi keluhan para kepala desa di Bengkulu Selatan yang jumlahnya daftar warga miskin pada 2012 turun, saat ini jumlah warga miskin bertambah seiring anjolknya harga buah kelapa sawit.
Pada tahun 2012 jumlah warga miskin di daerah itu mencapai di atas 10 ribu rts, saat itu harga sawit masih tinggi, setelah harga buah sawit anjlok jumlah warga miskin kembali naik sekitar 30 persen, ujar kepala desa yang enggan disebutkan namanya itu.
Bupati Bengkulu Tengah Ferri Ramli mengatakan, pihaknya juga sudah mendapat masukan dari para kepala desa bahwa jumlah warga miskin di daerah itu tidak berkurang.
Namun anehnya pada 2012 jumlah warga miskin di daerah itu menjadi turun paahal nyatanya justru terjadi kenaikan, hal itu akan dikonfirmasikan pada instansi terkait.
"Kami akan mengusulkan jumlah warga miskin di daerah itu tetap angka yang lama karena para kepala desa mendapat protes dari warga yang kurang mampu dan tidak lagi mendapat jatah raskin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika