REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jelang pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jawa Barat, banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah tersebut.
Tak terkecuali Wakil Tim Kampanye Dede Yusuf-Lex Laksamana dari Partai Gerindra, Sunatra, yang mengkhawatirkan adanya oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertindak curang.
"Kalau gagal dalam DPT, maka terindikasi pilgub ini cacat hukum," ujar Sunatra.
Sunatra menjelaskan Pilgub Jabar 2012 merupakan aktualisasi sikap politik untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan pihak manapun.
Sunatra mengatakan penetapan DPT merupakan titik rawan pada pilgub yang dapat memicu konflik di masyarakat. Dia menekankan tiga kecurangan yang dapat terjadi dalam penetapan DPT.
"Pertama, adanya warga yang berhak memilih tetapi tidak didaftarkan sebagai pemilih. Sehingga, warga tersebut tidak masuk dalam DPS,'' kata Sunatra. ''Kedua, dapat terjadi warga yang telah masuk DPS tetapi tidak masuk dalam DPT.''
Selain itu, katanya, kecurangan lain yang dapat terjadi adalah adanya warga yang telah masuk DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Tiga masalah tersebut bisa saja disebabkan oleh oknum PPS dengan modus tertentu,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
