REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah jika pihaknya bersikap otoriter dalam menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.

"Berarti dia (yang menyatakan otoriter itu) tidak memahami aturan di PDI Perjuangan," katanya dalam pemantapan pemenangan pasangan Effendi Simblon dan Jumiran Abdi di Medan, Sabtu.

Megawati mengisyaratkan jika pihaknya banyak menerima penilaian negatif dalam penetapan Cagub Sumut tersebut, mulai dari dianggap diktator hingga kesan menzalimi pihak tertentu.

Padahal cukup banyak prosedur yang telah ditetapkan sebelum mengeluarkan rekomendasi guna menetapkan nama pasangan cagub.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihaknya telah melakukan penjaringan dari tingkat terendah guna mengakomodir nama-nama potensial yang layak didukung. "Mulai dari tukang sapu, tukang becak, wartawan hingga petinggi, silahkan (mendaftar)," katanya.

Menurut dia, ketika hasil penjaringan tersebut sampai tingkat pengurus pusat, pihaknya harus mendapatkan informasi yang lebih lengkap sebelum mengeluarkan rekomendasi.

Proses itu diperlukan karena rekomendasi yang dikeluarkan PDI Perjuangan tidak boleh sembarangan disebabkan memiliki dampak langsung dalam kepemimpinan ke depan.

Untuk tidak menimbulkan kekecewaan dan guna mendapatkan hasil yang benar, pihaknya selalu menekankan agar semua pihak yang mencalonkan diri tidak mengikuti pola negosiasi dan transaksional yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Kalau itu terjadi, bukan salah kami. Jadi, salah besar PDI Perjuangan menzalimi seseorang," katanya.

Disebabkan ketatnya pemberian rekomendasi tersebut, kertas surat yang mencantumkan rekomendasi itu juga sengaja dibuat khusus untuk menghindari terjadinya penipuan dan manipulasi.

"Itu bukan kertas 'ketengan' yang dapat dibeli di sembarang tempat," kata mantan Presiden RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika