REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Gerindra tak menghiraukan siapa pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang mundur karena terlibat kasus korupsi. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan menterinya sendiri.
"Pergantian menteri itu hak presiden, kita tak terlalu menghiraukan apakah dari internal Partai Demokrat, partai lain, kita tak hiraukan karena itu wewenang presiden," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Jumat (4/1).
Hanya saja, Muzani mengatakan bahwa presiden harus menentukan pengganti Andi Mallarangeng dengan tepat. Hal tersebut untuk memperbaiki kinerja kementerian secara keseluruhan hingga kabinet ini berakhir pada 2014 mendatang.
Sehingga, presiden harus melakukan perombakan kabinet (reshuffle) untuk sejumlah kementerian yang bermasalah. Yaitu, kementerian yang kinerjanya di bawah standar, terlibat korupsi, dan lemah dalam penyerapan anggaran.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat suara mengenai calon pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang ditinggal Andi Mallarangeng. SBY menegaskan pengganti Menpora dari Partai Demokrat.
"Tentu karena yang keluar ini adalah menteri dari Partai Demokrat. Saya akan tetap mengisinya dengan kader dari PD," katanya usai melakukan inspeksi mendadak di tempat pelelangan ikan, Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Jumat (4/1).
Sayangnya, ia masih belum mau menyebut nama tokoh pengisi kursi Menpora. Ia menegaskan akan disampaikan dalam waktu dekat.