REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Cara kerja pemerintah dianggap amatiran dalam mengurus negara. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Haryadi B Sukamdani mengatakan banyak kebijakan populis yang diambil pemerintah yang berpotensi merugikan ekonomi Indinesia.
Ia mengatakan kebijakan populis sudah mulai terasa sejak tahun 2012 terutama dalam hal pengupahan. Ditambah lagi, kebijakan untuk menaikkan tarif listrik untuk industri juga dianggap sebagai kebijakan pupulis. Ia yakin di tahun ini, situasi politik akan lebih kacau.
"Apa yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, tapi sering melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Sense of crisis kurang. Ini namanya kerja yang amatir," ujar Haryadi, kepada Republika, Kamis (3/1).
Ia mencontohkan pemerintah semestinya tidak perlu ikut campur dalam soal penentuan upah, namun ternyata turut mengambil langkah yang berujung pada suasana iklim kerja yang tidak kondisif. Sebaliknya, pemerintah justru tidak memperbaiki infrastruktur yang sudah menjadi pekerjaan rumah sejak lama.
Kini, kata Haryadi pemerintah justru mengenakan pajak terhadap pinjaman luar negeri yang bisa digunakan untuk pembangunan. Padahal, ia bisa memastikan Indonesia tidak mungkin bisa membangun infrastruktur jika hanya mengandalkan uang APBN.
Ia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati terhadap kebijakan populis yang diambil. India dan Brazil, kata Haryadi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah mengambil kebijakan populis. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi India turun dari delapan menjadi lima karena kebijakan populis. Hal tak berbeda dialami oleh Brazil.
"Sudah ada contohnya, gara-gara kebijakan populis pertumbuhan ekonomi turun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
