REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku optimistis data pemilih pada Pemilu 2014 lebih akurat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
"Kami menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai alat untuk menghilangkan data pemilih ganda dan pemilih fiktif," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (2/1).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 November 2012, perekaman data e-KTP telah mencatat sebanyak 172.426.571 penduduk. "Otomatis, KPU sudah mengantongi sebanyak 172.426.571 orang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014," tuturnya.
Dia menambahkan petugas KPU cukup menyeleksi penduduk yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang memang tidak diberikan hak untuk memilih.
Ferry juga menyebutkan KPU hanya perlu menyisir penduduk yang belum terakomodasi dalam program e-KTP, penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan TNI/Polri yang akan pensiun pada 9 April 2014 serta penduduk yang belum genap berusia 17 tahun, tetapi sudah menikah.
"Dengan demikian, potensi data ganda dan data fiktif dapat diminimalisisasi sehingga pekerjaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih lebih ringan," ucapnya.
Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan dengan merujuk pada undang-undang untuk mengantisipasi berbagai hal yang berpotensi mengganggu akurasi data pemilih seperti data fiktif dan data ganda, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Ferry juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung suksenya pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014. "Kita berharap masyarakat proaktif memastikan dirinya sudah masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Jangan ribut apabila nanti Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diumumkan atau saat pemungutan suara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika