REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada golongan pengguna listrik di atas 900 watt, dikeluhkan kalangan pengusaha di Kabupaten Banyumas.
''Kenaikan TDL bagi pengguna di atas 900 watt jelas sangat memberatkan. Tentu akan memengaruhi keberlangsungan usaha eekonomi di Kabupaten Banyumas,'' kata Ketua Apindo Banyumas, Sarjono, Selasa (1/12).
Dia menyebutkan, di Kabupaten Bannyumas, hampir semua industri menengah ke atas berlangganan daya listrik PLN di atas 900 watt. Hanya pengusaha kecil saja, yang berlangganan daya listrik di bawah 900 watt. Untuk itu dia memperkirakan, kenaikan TDL tersebut akan sangat memukul usaha para pengusaha di Banyumas.
Diakui, kenaikan TDL tersebut memang akan berlangsung bertahap. Dimulai sejak Januari 2013, kenaikan akan terjadi setiap tiga bulan hingga akhir tahun. Direncanakan, hingga akhir tahun 2013, kenaikan TDL bagi pelanggan listrik di atas 900 Watt ini akan mencapai 15 persen.
''Meski kenaikan akan dilakukan secara bertahap, bagaimana pun kenaikan TDL ini akan sangat memberatkan pengusaha,'' jelasnya.
Sarjono menjelaskan, bagi kalangan pengusaha yang ada di Banyumas, dengan tarif yang lama saja, biaya rekening listrik yang harus dibayarkan penggusaha bisa mencapai 15 hingga 20 persen dari biaya produksi. Dengan adanya kenaikan hingga 15 persen, maka beban listrik dalam biaya produksi akan meningkat 30 hingga 40 persen.
Padahal dalam situasi sekarang ini, pengusaha masih dihadapkan pada kewajiban memenuhi UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang pada tahun 2013 mengalami kenaikan cukup besar. Seperti di Kabupaten Banyumas, UMK yang tahun 2012 hanya Rp 750.000 per bulan, mengalami kenaikan menjadi Rp 877.500.
''Jadi, jelas kenaikan TDL ini akan makin memberatkan beban usaha para pelaku ekonomi di Banyumas,'' katanya.
Menurutnya, bila pemerintah tidak meninjau kembali rencana kenaikan TDL ini, maka kalangan pengusaha terpaksa mengambil berbagai upaya untuk bisa menyelamatkan usahanya. Antara lain, dengan menaikkan barang produksinya, atau terpaksa melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kerja yang dipekerjakannya.
Untuk itu, Sarjono menyatakan, sebaiknya pemerintah menunda dulu soal rencana kenaikan TDL tersebut. ''Kalau soal UMK, kami di Apindo Banyumas sudah sepakat untuk melaksanakannya, karena hal ini memang menyangkut upaya mensejahterakan pekerja. Tapi untuk itu, kami berharap, kenaikan TDL juga bisa ditunda lebih dulu,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
