REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 2013 ini, tekad Pemerintah menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak main-main. Setidaknya hal itu terlihat dengan digalakkannya program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) serta pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
"Kami akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah maupun kendaraan operasional di wilayah perkebunan dan pertambangan serta meningkatkan program konversi BBM ke BBG," kata Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eddy Hermantoro, di Jakarta, Rabu (2/1).
Ia mengatakan, pemerintah pada tahun ini akan lebih menggencarkan program konversi BBM ke BBG melalui penguatan tim dan melibatkan swasta. "Swasta akan dilibatkan dari sisi bengkel untuk pemasangan alat pengkonversi BBM ke BBG di kendaraan (converter kit), penyaluran BBG, hingga pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG)," ujarnya.
Anggaran konversi BBG yang dialokasikan dari APBN tahun ini, lanjut Eddy, mencapai Rp 400 miliar. "Anggaran tersebut hanya cukup untuk membangun pipa penyaluran gas, sementara pembangunan SPBG harus mendorong PT Pertamina (Persero) maupun pihak swasta. Dana pembangunan SPBG berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, bukan dana APBN. Jika ada tambahan dana, bisa saja dialokasikan dalam APBNP 2013," paparnya.
Sampai saat ini, program konversi BBM ke BBG masih mengalami kendala karena impor 'converter kit' juga belum berhasil dilakukan karena keterbatasan dana. Selain itu, pemerintah belum mengeluarkan izin pembangunan SPBG dan membuat pendirian SPBG membutuhkan waktu yang lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
